Jakarta, CNBC Indonesia– Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat sinergi antara provinsi dalam mengatasi ketahanan pangan nasional. Hal ini dilakukan melalui Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU).
Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Joko Agus Setyono menyebut 10 provinsi yang tergabung dalam FKD-MPU membahas berbagai strategi dan pengetahuan agar kondisi ketahanan pangan tetap terjaga. Adapun 10 provinsi tersebut yakni Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
Joko menjelaskan dalam menjaga ketahanan pangan, beberapa provinsi bisa bertukar komoditas. Dia mencontohkan, wilayah Maluku yang memiliki komoditas ikan bisa bertukar dengan wilayah Jatim dengan komoditas rempah.
“Sehingga dengan tukar menukar seperti ini, ketersediaan stok dan keterjaminan harga, berikutnya keterjaminan pemasaran. Kalau stok sudah ada, pemasaran dijamin, tinggal dibikin kerja sama antara daerah,” kata dia dalam Rapat Kerja Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama 2024 dengan tema “Sinergi Pemerintah Daerah Mitra Praja Utama Dalam Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan” di Jakarta, Jumat (17/5/2024).
Selain itu, dia juga menjelaskan menjaga ketahanan pangan bisa dilakukan dengan menanggung dan membiayai hasil produksi komoditas dari provinsi lain. Dalam hal ini, dia mencontohkan, Pemprov DKI Jakarta melalui PT Food Station Tjipinang Jaya dapat menanggung biaya pengolahan beras di wilayah Jawa Tengah.
“Bahan biaya pengolahan akan ditanggung Food Station, kemudian hasil produksi dibeli. Sehingga petani tidak perlu berpikir mendapatkan modal untuk bisa panen,” ungkap dia.
Menurut dia, petani kerap tidak diuntungkan sebab biaya mengolah lahan hanya memberi sedikit keuntungan. Dia mencontohkan, lahan seluas 1 hektar memerlukan biaya Rp 50 juta untuk sampai panen.
Sementara itu, pada saat panen, komoditas dihargai sebesar Rp 55 juta. Dengan kata lain, petani mendapatkan keuntungan Rp 5 juta untuk jangka waktu 4 bulan.
“Ini tidak menguntungkan bagi petani. Jadi bagaimana kita menurunkan harga pokok produksi sehingga petani memiliki kesempatan menikmati hasil pertanian,” papar Joko.
Sebelumnya, Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta Marulina Dewi mengatakan ketahanan pangan tengah menjadi topik nasional, apalagi pemerintah daerah diharapkan bisa memenuhi kebutuhannya pangannya. Sehingga dibutuhkan sama dalam ketahanan pangan berkelanjutan antar-pemerintah daerah
“Kebutuhan pangan diharapkan bisa dipenuhi oleh pemerintah daerah termasuk untuk mengantisipasi inflasi. Apalagi di Jakarta sendiri sangat memerlukan dukungan daerah lain, karena bukan daerah produsen. Namun tergantung pada daerah lain, bukan hanya kawasan aglomerasi tapi daerah-daerah produksi,” jelas Dewi.
Sumber: https://www.cnbcindonesia.com/news/20240518105952-4-539248/pemprov-dki-ungkap-strategi-atasi-ketahanan-pangan