JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menargetkan Perum Bulog memiliki cadangan beras 3 juta ton pada 2025. Hal itu mengingat Indonesia telah berkomitmen menghentikan impor beras sepanjang tahun ini. Di sisi lain, pemerintah juga menegaskan kenaikan harga patokan gabah di tingkat petani belum akan diikuti dengan kenaikan harga eceran tertinggi beras medium dan premium.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan, Bapanas telah meminta Bulog mengoptimalkan serapan gabah/beras saat panen padi yang akan berlangsung pada Februari-Mei 2025. Puncak panen raya padi tersebut diperkirakan terjadi pada Februari-Maret.
”Setidaknya, Bulog harus memiliki cadangan beras minimal 3 juta ton sepanjang tahun ini,” ujarnya ketika dihubungi dari Jakarta, Minggu (5/1/2025).
Merujuk hasil Kerangka Sampel Area Padi Badan Pusat Statistik (BPS) per November 2024, Arief menjelaskan, potensi produksi beras pada Januari dan Februari 2025 masing-masing 1,2 juta ton dan 2,08 juta ton. Estimasi itu lebih tinggi ketimbang realisasi produksi beras pada Januari dan Februari 2023 yang masing-masing 0,87 juta ton dan 1,39 juta ton.
Untuk itu, Bulog diharapkan sudah mulai menyerap gabah/beras sepanjang periode tersebut. Serapan gabah/beras dalam negeri itu penting untuk memperkuat cadangan beras pemerintah (CBP) mengingat pemerintah tidak menghentikan impor beras tahun ini.
”Serapan gabah/beras itu juga dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani. Apalagi Presiden telah menyetujui kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) di tingkat petani. Bulog dapat menggunakan HPP GKP baru itu sebagai acuan,” kata Arief.
Pada 30 Desember 2024, pemerintah menaikkan HPP GKP di tingkat petani dari Rp 6.000 per kilogram (kg) menjadi Rp 6.500 per kg. Pemerintah juga menaikkan harga acuan pembelian jagung pipilan kering di tingkat petani dari Rp 5.000 per kg menjadi Rp 5.500 per kg.
Menurut Arief, saat ini Bapanas tengah menyiapkan regulasi baru terkait kenaikan harga patokan kedua komoditas tersebut. Regulasi baru itu akan segera dirilis sehingga dapat dijadikan acuan Bulog dalam pengadaan cadangan pangan pemerintah.
Pemerintah juga belum berencana menaikkan HET beras medium dan premium seiring dengan kenaikan HPP GKP di tingkat petani. Saat ini, fokus sementara pemerintah adalah menaikkan HPP GKP dan meningkatkan serapan gabah/beras dalam negeri.
Saat ini, HET beras medium masih Rp 12.500-Rp 13.500 per kg bergantung pada zonasi. Adapun HET beras premium masih Rp 14.900-Rp Rp 15.800 per kg bergantung zonasi. Kedua HET jenis beras itu ditetapkan Bapanas pada Juni 2024.
Selain itu, ujar Arief, pemerintah juga akan menstabilkan harga beras. Untuk itu, Bapanas telah meminta Bulog mendistribusikan bantuan beras bagi keluarga berpenghasilan rendah. Bapanas juga meminta Bulog menggulirkan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk operasi pasar.
Kepala Divisi Pengadaan Pangan Lain Bulog Yayat Hidayat Fatahilah menuturkan, hingga akhir 2024, stok beras Bulog mencapai 2,07 juta ton. Stok tersebut terdiri dari 1,88 juta ton CBP dan 206.113 ton beras komersial.
”Sepanjang 2024, Bulog juga telah menyerap gabah/beras dalam negeri sebanyak 1,27 juta ton baik untuk CBP maupun stok komersial. Hal itu merupakan capaian tertinggi dalam tiga tahun terakhir. Untuk tahun 2025, kami akan berupaya serapannya lebih tinggi dari capaian 2024,” tuturnya.
Sementara itu, nilai tukar petani (NTP) sepanjang 2024 tumbuh signifikan. Petani perkebunan rakyat, hortikultura, dan tanaman pangan menikmati berkah terbesar. Hal itu tidak terlepas dari kenaikan harga sejumlah komoditas pangan di pasar internasional dan dalam negeri.
NTP merupakan rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani. Rasio kedua indeks tersebut menjadi salah satu indikasi tingkat kesejahteraan petani.
Pada 2 Januari 2025, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis, nilai tukar petani (NTP) pada Januari-Desember 2024 mencapai 119,62. NTP 2024 itu naik 6,36 persen dibandingkan dengan NTP 2023 yang sebesar 112,47.
NTP tertinggi terjadi pada subsektor tanaman perkebunan rakyat (149,1), hortikultura (117,71), dan tanaman pangan 110,45. Dalam setahun, NTP subsektor tanaman perkebunan rakyat meningkat 16,03 persen, tanaman hortikultura 5,63 persen, dan tanaman pangan 2,6 persen.
BPS menyebutkan, dalam setahun ada perubahan indeks yang diterima petani sebesar 9,79 persen. Beberapa komoditas pangan yang berandil besar terhadap peningkatan indeks tersebut adalah gabah (2.44 persen), kelapa sawit (2,16 persen), dan karet (1,26 persen).
Di sisi lain, indeks konsumsi rumah tangga petani juga meningkat menjadi 3,94 persen secara tahunan. Beberapa komoditas pangan yang berandil besar terhadap peningkatan indeks itu adalah beras (0,92 persen), sigaret kretek mesin (0,40 persen), dan bawang merah 0,24 persen.
Bahkan, khusus NTP pada Desember 2024, petani harus menanggung kenaikan harga minyak goreng. Berdasarkan data BPS, NTP pada Desember 2024 sebesar 122,78 atau meningkat 1,23 persen secara bulanan.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengemukakan, indeks harga yang diterima petani pada Desember 2024 meningkat 1,83 persen secara bulanan menjadi 149,5. Komoditas pangan yang berandil besar adalah kelapa sawit, kakao, gabah, dan bawang merah.
”Indeks yang dibayar petani juga meningkat 0,6 persen menjadi 121,76. Komoditas penyumbang terbesarnya adalah bawang merah, telur ayam ras, cabai merah, dan minyak goreng,” katanya.
BPS mencatat, sepanjang 2024, minyak goreng merupakan komoditas ketiga yang berkontribusi paling besar terhadap inflasi tahunan. Tingkat inflasi tahunan pada 2024 mencapai 1,57 persen. Andil minyak goreng terhadap inflasi tersebut sebesar 0,11 persen. Sepanjang 2024, minyak goreng telah enam kali berkontribusi terhadap inflasi.
Sumber: https://www.kompas.id/artikel/bapanas-bulog-harus-punya-cadangan-3-juta-ton-beras-pada-2025